Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi antar pemerintah di Dunia terbesar, dan Indonesia masuk dalam organisasi tersebut. Banyak hal yang menjadi tolak ukur bagaimana dapat masuk menjadi anggota PBB.
Sumber : id.wikipedia.org
Menurut id.wikipedia.org yang sudah kami baca ada banyak sekali negara yang masuk dalam organisasi tersebut, dan organisasi terbentuk demi terjaganya dan kerjasama internasional antar negara.
Apa Itu PBB
Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, bahasa Inggris: United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.[2] Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)[3]
Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari negara-negara anggotanya.
Tujuan utama PBB adalah (1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia, (2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, (3) membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, (4) menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan (5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata.
Asas PBB adalah sebagai berikut (1) Semua anggota mempunyai persamaan derajat dan kedaulatan, (2) Setiap anggota akan menyelesaikan segala persengketaan dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan, (3) Setiap anggota memberikan bantuan pada PBB sesuai Piagam PBB, dan (4) PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain.
Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di teluk New Foundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London).
Misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Korea dan Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda.
PBB memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001, dan beberapa petugas, dan badannya juga telah memperoleh hadiah tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas PBB. Beberapa komentator meyakini organisasi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian, dan mendorong pembangunan manusia, sementara komentator yang lain merasa organisasi ini tidak efektif, korup, atau bias.
Sejarah PBB
Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional.
Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. Empat kesepakatan Atlantic Charter tersebut adalah (1) Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah, (2) Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahnya sendiri, (3) Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia, dan (4) perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan.
Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya.
Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[4] Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun.
Sejak pendiriannya, banyak kontroversi, dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia.
Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.[5]
Dasar Hukum Pendirian
Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cedera yang Dideritanya"[6] dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut
Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak, dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban, dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar, dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.
Bahasa Resmi
PBB memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[7] yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah, dan pembuatan dokumen-dokumen. Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris, dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.[8]
Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya, dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol, dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26 negara.
Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford,
Standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk "Tiongkok" berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.
Negara Anggota PBB
1 Afganistan Afghanistan 19 Nopember 1946
2 Afrika Selatan South Africa 07 Nopember 1945
3 Republik Afrika Tengah Central African Republic 20 September 1960
4 Albania Albania 14 Desember 1955
5 Algeria Algeria 08 Oktober 1962
6 Amerika Serikat United States of America 24 Oktober 1945
7 Andorra Andorra 28 Juli 1993
8 Angola Angola 01 Desember 1976
9 Antigua dan Barbuda Antigua and Barbuda 11 Nopember 1981
10 Arab Saudi Saudi Arabia 24 Oktober 1945
11 Argentina Argentina 24 Oktober 1945
12 Armenia Armenia 02 Maret 1992
13 Australia Australia 01 Nopember 1945
14 Austria Austria 14 Desember 1955
15 Azerbaijan Azerbaijan 02 Maret 1992
16 Bahama Bahamas 18 September 1973
17 Bahrain Bahrain 21 September 1971
18 Bangladesh Bangladesh 17 September 1974
19 Barbados Barbados 09 Desember 1966
20 Belanda Netherlands 10 Desember 1945
21 Belarus Belarus 24 Oktober 1945
22 Belgia Belgium 27 Desember 1945
23 Belize Belize 25 September 1981
24 Benin Benin 20 September 1960
25 Bhutan Bhutan 21 September 1971
26 Bolivia Bolivia 14 Nopember 1945
27 Bosnia dan Herzegovina Bosnia and Herzegovina 22 Mei 1992
28 Botswana Botswana 17 Oktober 1966
29 Brasil Brazil 24 Oktober 1945
30 Britania Raya United Kingdom of Great Britain 24 Oktober 1945
31 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 21 September 1984
32 Bulgaria Bulgaria 14 Desember 1955
33 Burkina Faso Burkina Faso 20 September 1960
34 Burundi Burundi 18 September 1962
35 Republik Ceko Czech Republic 19 Januari 1993
36 Chad Chad 20 September 1960
37 Chili Chile 24 Oktober 1945
38 China China 24 Oktober 1945
39 Denmark Denmark 24 Oktober 1945
40 Djibouti Djibouti 20 September 1977
41 Domikia Dominica 18 Desember 1978
42 Ekuador Ecuador 21 Desember 1945
43 El Salvador El Salvador 24 Oktober 1945
44 Eritrea Eritrea 28 Mei 1993
45 Estonia Estonia 17 September 1991
46 Ethiopia Ethiopia 13 Nopember 1945
47 Fiji Fiji 13 Oktober 1970
48 Filipina Philippines 24 Oktober 1945
49 Finlandia Finland 14 Desember 1955
50 Gabon Gabon 20 September 1960
51 Gambia Gambia 21 September 1965
52 Georgia Georgia 31 Juli 1992
53 Ghana Ghana 08 Maret 1957
54 Grenada Grenada 17 September 1974
55 Guatemala Guatemala 21 Nopember 1945
56 Guinea Guinea 12 Desember 1958
57 Guinea Bissau Guinea Bissau 17 September 1974
58 Guinea Khatulistiwa Equatorial Guinea 12 Nopember 1968
59 Guyana Guyana 20 September 1966
60 Haiti Haiti 24 Oktober 1945
61 Honduras Honduras 17 Desember 1945
62 Hongaria Hungary 14 Desember 1955
63 India India 30 Oktober 1945
65 Irak Iraq 21 Desember 1945
66 Iran Iran 24 Oktober 1945
67 Republik Irlandia Ireland 14 Desember 1955
68 Islandia Iceland 19 Nopember 1946
69 Israel Israel 11 Mei 1949
70 Italia Italy 14 Desember 1955
71 Jamaika Jamaica 18 September 1962
72 Jepang Japan 18 Desember 1956
73 Jerman Germany 18 September 1973
74 Jordan Jordan 14 Desember 1955
75 Kamboja Cambodia 14 Desember 1955
76 Kamerun Cameroon 20 September 1960
77 Kanada Canada 09 Nopember 1945
78 Kazakhstan Kazakhstan 02 Maret 1992
79 Kenya Kenya 16 Desember 1963
80 Kirgizstan Kyrgyzstan 02 Maret 1992
81 Kiribati Kiribati 14 September 1999
82 Kolombia Colombia 05 Nopember 1945
83 Komoro Comoros 12 Nopember 1975
84 Republik Kongo Congo 20 September 1960
85 Korea Selatan Republic of Korea 17 September 1991
86 Korea Utara Democratic People’s Republic of Korea 17 September 1991
87 Kosta Rika Costa Rica 02 Nopember 1945
88 Kroasia Croatia 22 Mei 1992
89 Kuba Cuba 24 Oktober 1945
90 Kuwait Kuwait 14 Mei 1963
91 Laos Lao People’s Democratic Republic 14 Desember 1955
92 Latvia Latvia 17 September 1991
93 Lebanon Lebanon 24 Oktober 1945
94 Lesotho Lesotho 17 Oktober 1966
95 Liberia Liberia 02 Nopember 1945
96 Libya Libya 14 Desember 1955
97 Liechtenstein Liechtenstein 18 September 1990
98 Lituania Lithuania 17 September 1991
99 Luksemburg Luxembourg 24 Oktober 1945
100 Madagaskar Madagascar 20 September 1960
101 Republik Makedonia Republic of Macedonia* 08 April 1993
102 Maladewa Maldives 21 September 1965
103 Malawi Malawi 01 Desember 1964
104 Malaysia Malaysia 17 September 1957
105 Mali Mali 28 September 1960
106 Malta Malta 01 Desember 1964
107 Maroko Morocco 12 Nopember 1956
108 Kepulauan Marshall Marshall Islands 17 September 1991
109 Mauritania Mauritania 27 Oktober 1961
110 Mauritius Mauritius 24 April 1968
111 Meksiko Mexico 07 Nopember 1945
112 Mesir Egypt 24 Oktober 1945
113 Federasi Mikronesia Micronesia (Federated States of) 17 September 1991
114 Moldova Republic of Moldova 02 Maret 1992
115 Monako Monaco 28 Mei 1993
116 Mongolia Mongolia 27 Oktober 1961
117 Montenegro Montenegro 28 Juni 2006
118 Mozambik Mozambique 16 September 1975
119 Myanmar Myanmar 19 April 1948
120 Namibia Namibia 23 April 1990
121 Nauru Nauru 14 September 1999
122 Nepal Nepal 14 Desember 1955
123 Niger Niger 20 September 1960
124 Nigeria Nigeria 07 Oktober 1960
125 Nikaragua Nicaragua 24 Oktober 1945
126 Norwegia Norway 27 Nopember 1945
127 Oman Oman 07 Oktober 1971
128 Pakistan Pakistan 30 September 1947
129 Palau Palau 15 Desember 1994
130 Panama Panama 13 Nopember 1945
131 Pantai Gading Côte D’Ivoire 20 September 1960
132 Papua Nugini Papua New Guinea 10 Oktober 1975
133 Paraguay Paraguay 24 Oktober 1945
134 Perancis France 24 Oktober 1945
135 Peru Peru 31 Oktober 1945
136 Polandia Poland 24 Oktober 1945
137 Portugal Portugal 14 Desember 1955
138 Qatar Qatar 21 September 1971
139 Republik Demokratik Kongo Democratic Republic of the Congo 20 September 1960
140 Republik Dominika Dominican Republic 24 Oktober 1945
141 Rumania Romania 14 Desember 1955
142 Rusia Russian Federation 24 Oktober 1945
143 Rwanda Rwanda 18 September 1962
144 Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 23 September 1983
145 Saint Lucia Saint Lucia 18 September 1979
146 Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 16 September 1980
147 Samoa Samoa 15 Desember 1976
148 San Marino San Marino 02 Maret 1992
149 Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 16 September 1975
150 Selandia Baru New Zealand 24 Oktober 1945
151 Senegal Senegal 28 September 1960
152 Serbia Serbia 01 Nopember 2000
153 Seychelles Seychelles 21 September 1976
154 Sierra Leone Sierra Leone 27 September 1961
155 Singapura Singapore 21 September 1965
156 Siprus Cyprus 20 September 1960
157 Slovenia Slovenia 22 Mei 1992
158 Slowakia Slovakia 19 Januari 1993
159 Kepulauan Solomon Solomon Islands 19 September 1978
160 Somalia Somalia 20 September 1960
161 Spanyol Spain 14 Desember 1955
162 Sri Lanka Sri Lanka 14 Desember 1955
163 Sudan Sudan 12 Nopember 1956
164 Sudan Selatan South Sudan 14 Juli 2011
165 Suriah Syrian Arab Republic 24 Oktober 1945
166 Suriname Suriname 04 Desember 1975
167 Swaziland Swaziland 24 September 1968
168 Swedia Sweden 19 Nopember 1946
169 Swiss Switzerland 10 September 2002
170 Tajikistan Tajikistan 02 Maret 1992
171 Tanjung Verde Cabo Verde 16 September 1975
172 Tanzania United Republic of Tanzania 14 Desember 1961
173 Thailand Thailand 16 Desember 1946
174 Timor Leste Timor-Leste 27 September 2002
175 Togo Togo 20 September 1960
176 Tonga Tonga 14 September 1999
177 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 18 September 1962
178 Tunisia Tunisia 12 Nopember 1956
179 Turki Turkey 24 Oktober 1945
180 Turkmenistan Turkmenistan 02 Maret 1992
181 Tuvalu Tuvalu 05 September 2000
182 Uganda Uganda 25 Oktober 1962
183 Ukraina Ukraine 24 Oktober 1945
184 Uni Emirat Arab United Arab Emirates 09 Desember 1971
185 Uruguay Uruguay 18 Desember 1945
186 Uzbekistan Uzbekistan 02 Maret 1992
187 Vanuatu Vanuatu 15 September 1981
188 Venezuela Venezuela 15 Nopember 1945
189 Vietnam Viet Nam 20 September 1977
190 Yaman Yemen 30 September 1947
191 Yunani Greece 25 Oktober 1945
192 Zambia Zambia 01 Desember 1964
193 Zimbabwe Zimbabwe 25 Agustus 1980
Intulah yang dapat negara.info sampaikan tentang Seputar PBB. Semoga keterangan kami ini dapat bermanfaat sebaik-baiknya sebagai sumber informasi maupun sebagai penambah wawasan buat kalian semua.
0 Komentar