Negara Ruang Angkasa Pertama Asgardia Banyak Diburu Warga Indonesia

Negara pertama di angkasa??? Wah sesuatu yang sangat menakjubkan!! Bagaimana bisa hidup di luar angkasa nih. Ini yang akan negara.info kupas sedikit yaah. Info ini kami sampaikan berdasar sumber terpercaya bbc.com gaes.

Sejauh ini, orang yang mendaftar mencapai lebih dari 280.000 dan orang Indonesia di posisi ke tujuh dengan angka mendekati 10.000 sampai Kamis (27/07) malam. Dan sampai Senin (31/07), warga Indonesia yang mendaftar mencapai lebih dari 166.000 di tempat ke empat, di bawah Turki, Cina dan Amerika Serikat. Asgardia -nama yang diambil dari kota mitologi Norse di langit- terbuka untuk siapa saja dan tanpa biaya.

Lena de Winne, manajemen Asgardia, yang sebelumnya bekerja selama 15 tahun di European Space Agency. mengatakan sangat gembira banyak yang mendaftar menjadi komunitas negara ruang angkasa pertama ini. 

"Di sejumlah negara, responsnya lebih banyak, dan kami sangat senang, orang Indonesia menjawab tawaran promosi tentang Asgardia," kata De Winne kepada wartawan BBC Indonesia, Endang Nurdin.

Moedji Raharto, astronom di Observatorium Bosscha Lembang, Jawa Barat mengatakan cukup tingginya respons orang Indonesia karena banyaknya peristiwa alam. "Di Indonesia banyak terjadi peristiwa langit, seperti gerhana, jadi kedekatan manusia dengan langit akan menjadi jalan dengan merespons setiap kali ada tawaran tentang perjalanan ke ruang angkasa, atau ada event yang menarik," kata Moedji. Tentunya dengan mendaftar, orang tak serta merta bisa langsung tinggal di ruang angkasa. Mereka masih harus tetap tinggal di Bumi. Apa dan bagaimana proyek bangsa ruang angkasa, Asgardia? Inilah lima hal yang kami rangkum untuk Anda. 

Bangsa independen ruang angkasa

Proyek ini pertama kali diumumkan pada Oktober 2016, oleh ilmuwan Rusia, Igor Ashurbeyli, yang menyebut Asgardia sebagai bangsa independen pertama yang beroperasi di ruang angkasa. Dalam 40 jam setelah diumumkan, lebih dari 100.000 orang mendaftarkan kewarganegaraan di situs Asgardia. Siapa pun yang berusia di atas 18 tahun dan memiliki alamat email, apa pun kebangsaannya, gender, ras, agama dan kondisi keuangan, bisa mendaftar. 

Bekas narapidana juga bisa mendaftar, sepanjang mereka bebas dari dakwaan saat pendaftaran. Saat ini terdapat lebih dari 280.000 pendaftar dari 217 negara dengan mayortas berusia 18 sampai 35 tahun. Indonesia menempati urutan ke tujuh dan dari berbagai kota, termasuk Jakarta, Bandung, Mataram sampai Jayapura. Pendaftar terbanyak adalah dari Turki, diikuti oleh Cina, Amerika Serikat, Brasil dan Inggris.

Satelit diluncurkan tahun ini 

Kehadiran pertama di ruang angkasa akan dilakukan tahun ini dengan mengirimkan satelit melalui wahana ruang angkasa milik NASA yang akan dibawa ke stasiun ruang angkasa, International Space Station, milik badan luar angkasa Amerika Serikat itu. Lena de Winne mengatakan foto-foto atau data dari mereka yang mendaftar akan dibawa serta dalam satelit ini. Dari ISS, baru satelit ini akan diorbit.

Namun De Winne belum bisa menyebutkan tanggal pasti karena jadwal peluncuran menunggu dari NASA. 

Tanggapan orang 

Banyak yang menyambut proyek ini dalam berbagai komentar melalui akun Facebook Asgardia, termasuk akun atas nama Vishal Swami yang menulis, "Asgardia adalah tujuan yang hebat. Saya berterima kasih kepada mereka yang membuat bangsa menyenangkan ini." 

Pengguna lain, Yanaka Putra menulis, "Saya bergabung karena saya ingin tinggal di ruang angkasa... Apakah ada perkiraan waktu kapan warga Asgardia mulai pindah ke ruang angkasa? Bukan bangsa ruang angkasa bila tidak tinggal di ruang angkasa." Seorang spesialis marketing yang mengatur pertemuan bulanan untuk warga Asgardia yang tinggal di Hong Kong, John Spiro, mengatakan data atau barang pribadi yang dikirim ke ruang angkasa ini yang membuatnya tertarik mendaftar. "Saya menyimpan sutra Buddha sebagai hobi dan mengirim salah satu barang keagamaan ini dalam bentuk teks elektronik 'ke surga' merupakan sesuatu yang sangat menyenangkan," kata Spiro seperti dikutip CNN.

Anjungan di ruang angkasa

Tim Asgardia akan membangun anjungan di ruang angkasa pada orbit rendah sekitar 100 sampai 600 kilometer dari permukaan Bumi. ISS juga terletak di orbit rendah. Penerbangan pertama 'manusia' akan dilakukan dalam delapan tahun namun pada awalnya akan dibatasi pada "mereka yang profesional" termasuk pilot pesawat ruang angkasa, dan pakar navigasi, kata Lena de Winne. Sementara proyek turis ruang angkasa yang diterbangkan ke anjungan Asgardia akan memerlukan waktu lebih lama lagi untuk persiapannya, tambah De Winne.

Pendiri Asgardia

Ilmuwan Rusia Igor Ashurbeyli mengatakan pada saat peluncuran proyek Oktober lalu, bahwa langkah ini, "Bukan fantasi. Pergi ke Mars dan lain-lain itu palsu. Saya ingin sesuatu yang lebih nyata." Ilmuwan berusia 53 tahun ini mendanai proyek ini sendiri namun tak disebutkan jumlahnya.

Ia dilaporkan sebagai miliuner namun tak pernah muncul di daftar orang terkaya versi majalah Forbes. Pakar roket yang lahir di Azerbaijan ini lulus dari Akademi Perminyakan di negara tempat dia lahir pada 1985 dan tiga tahun kemudian mendirikan Socium, perusahaan perangkat lunak dengan lebih dari 10.000 karyawan, menurut situs perusahaan itu. Setelah pindah ke Moskow pada 1990-an, ia berpengaruh dalam bidang industri sains dan pernah mendapatkan penghargaan negara untuk sains dan teknologi. Ashurbeyli mengatakan Asgardia akan didaftarkan untuk mendapatkan pengajuan PBB sebagai bangsa pada 2018. 

Namun profesor Sa'id Mosteshar, direktur London Institute of Space Policy and Law, meragukan apakah Asgardia dapat diakui berdasarkan undang-undang internasional. "Traktat ruang angkasa ... yang diterima oleh semua orang menyebutkan dengan jelas bahwa tidak ada bagian dari ruang angkasa yang dapat diklaim oleh negara manapun," kata Mosteshar. Sumber : http://www.bbc.com/indonesia/trensosial-40743766#

Itulah keterangan kami seputar Asgardia Negara Ruang Angkasa Pertama Banyak Diminati Warga Indonesia, semoga info ini sebagai wawasan yang bermanfaat. Ataupun juga ada yang akan minat tinggal disana?? silahkan 

Mengenal Arti dan Sejarah Lambang Negara Indonesia

Kita sebagai warga negara patut untuk Mengenal Arti dan Sejarah Lambang Negara Indonesia, bahwa kita tau semua lambang dari negara tercinta ini adalah Burung garuda. Sejak awal kita sekolah dasar kalian semua pastinya sudah diberikan materi tentang pengetahuan ini.

Lambang negara Indonesia

Lambang negara Indonesia adalah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Lambang negara Indonesia berbentuk burung Garuda yang kepalanya menoleh ke sebelah kanan (dari sudut pandang Garuda), perisai berbentuk menyerupai jantung yang digantung dengan rantai pada leher Garuda, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang berarti “Berbeda-beda tetapi tetap satu” ditulis di atas pita yang dicengkeram oleh Garuda. Lambang ini dirancang oleh Sultan Hamid II dari Pontianak, yang kemudian disempurnakan oleh Presiden Soekarno, dan diresmikan pemakaiannya sebagai lambang negara pertama kali pada Sidang Kabinet Republik Indonesia Serikat tanggal 11 Februari 1950. 

Lambang negara Garuda Pancasila diatur penggunaannya dalam Peraturan Pemerintah No. 43/1958

Sejarah

Garuda, kendaraan (wahana) Wishnu tampil di berbagai candi kuno di Indonesia, seperti Prambanan, Mendut, Sojiwan, Penataran, Belahan, Sukuh dan Cetho dalam bentuk relief atau arca. Di Prambanan terdapat sebuah candi di muka candi Wishnu yang dipersembahkan untuk Garuda, akan tetapi tidak ditemukan arca Garuda di dalamnya. Di candi Siwa Prambanan terdapat relief episode Ramayana yang menggambarkan keponakan Garuda yang juga bangsa dewa burung, Jatayu, mencoba menyelamatkan Sinta dari cengkeraman Rahwana. Arca anumerta Airlangga yang digambarkan sebagai Wishnu tengah mengendarai Garuda dari Candi Belahan mungkin adalah arca Garuda Jawa Kuno paling terkenal, kini arca ini disimpan di Museum Trowulan. 

Garuda muncul dalam berbagai kisah, terutama di Jawa dan Bali. Dalam banyak kisah Garuda melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan disiplin. Sebagai kendaraan Wishnu, Garuda juga memiliki sifat Wishnu sebagai pemelihara dan penjaga tatanan alam semesta. Dalam tradisi Bali, Garuda dimuliakan sebagai "Tuan segala makhluk yang dapat terbang" dan "Raja agung para burung". Di Bali ia biasanya digambarkan sebagai makhluk yang memiliki kepala, paruh, sayap, dan cakar elang, tetapi memiliki tubuh dan lengan manusia. Biasanya digambarkan dalam ukiran yang halus dan rumit dengan warna cerah keemasan, digambarkan dalam posisi sebagai kendaraan Wishnu, atau dalam adegan pertempuran melawan Naga. Posisi mulia Garuda dalam tradisi Indonesia sejak zaman kuno telah menjadikan Garuda sebagai simbol nasional Indonesia, sebagai perwujudan ideologi Pancasila. Garuda juga dipilih sebagai nama maskapai penerbangan nasional Indonesia Garuda Indonesia. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negara. 

Setelah Perang Kemerdekaan Indonesia 1945-1949, disusul pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda melalui Konferensi Meja Bundar pada tahun 1949, dirasakan perlunya Indonesia (saat itu Republik Indonesia Serikat) memiliki lambang negara. Tanggal 10 Januari 1950 dibentuk Panitia Teknis dengan nama Panitia Lencana Negara di bawah koordinator Menteri Negara Zonder Porto Folio Sultan Hamid II dengan susunan panitia teknis Muhammad Yamin sebagai ketua, Ki Hajar Dewantoro, M A Pellaupessy, Moh Natsir, dan RM Ng Poerbatjaraka sebagai anggota. Panitia ini bertugas menyeleksi usulan rancangan lambang negara untuk dipilih dan diajukan kepada pemerintah

Merujuk keterangan Bung Hatta dalam buku “Bung Hatta Menjawab” untuk melaksanakan Keputusan Sidang Kabinet tersebut Menteri Priyono melaksanakan sayembara. Terpilih dua rancangan lambang negara terbaik, yaitu karya Sultan Hamid II dan karya M Yamin. Pada proses selanjutnya yang diterima pemerintah dan DPR adalah rancangan Sultan Hamid II. Karya M. Yamin ditolak karena menyertakan sinar-sinar matahari yang menampakkan pengaruh Jepang. 

Setelah rancangan terpilih, dialog intensif antara perancang (Sultan Hamid II), Presiden RIS Soekarno dan Perdana Menteri Mohammad Hatta, terus dilakukan untuk keperluan penyempurnaan rancangan itu. Mereka bertiga sepakat mengganti pita yang dicengkeram Garuda, yang semula adalah pita merah putih menjadi pita putih dengan menambahkan semboyan "Bhineka Tunggal Ika".Tanggal 8 Februari 1950, rancangan lambang negara yang dibuat Menteri Negara RIS, Sultan Hamid II diajukan kepada Presiden Soekarno. Rancangan lambang negara tersebut mendapat masukan dari Partai Masyumi untuk dipertimbangkan kembali, karena adanya keberatan terhadap gambar burung Garuda dengan tangan dan bahu manusia yang memegang perisai dan dianggap terlalu bersifat mitologis. [2]

Sultan Hamid II kembali mengajukan rancangan gambar lambang negara yang telah disempurnakan berdasarkan aspirasi yang berkembang, sehingga tercipta bentuk Rajawali-Garuda Pancasila. Disingkat Garuda Pancasila. Presiden Soekarno kemudian menyerahkan rancangan tersebut kepada Kabinet RIS melalui Moh Hatta sebagai perdana menteri. AG Pringgodigdo dalam bukunya “Sekitar Pancasila” terbitan Dep Hankam, Pusat Sejarah ABRI menyebutkan, rancangan lambang negara karya Sultan Hamid II akhirnya diresmikan pemakaiannya dalam Sidang Kabinet RIS pada tanggal 11 Februari 1950.[3] Ketika itu gambar bentuk kepala Rajawali Garuda Pancasila masih "gundul" dan tidak berjambul seperti bentuk sekarang ini. Presiden Soekarno kemudian memperkenalkan untuk pertama kalinya lambang negara itu kepada khalayak umum di Hotel Des Indes Jakarta pada 15 Februari 1950. 

Soekarno terus memperbaiki bentuk Garuda Pancasila. Pada tanggal 20 Maret 1950 Soekarno memerintahkan pelukis istana, Dullah, melukis kembali rancangan tersebut; setelah sebelumnya diperbaiki antara lain penambahan "jambul" pada kepala Garuda Pancasila, serta mengubah posisi cakar kaki yang mencengkram pita dari semula di belakang pita menjadi di depan pita, atas masukan Presiden Soekarno. Dipercaya bahwa alasan Soekarno menambahkan jambul karena kepala Garuda gundul dianggap terlalu mirip dengan Bald Eagle, Lambang Amerika Serikat.[2] Untuk terakhir kalinya, Sultan Hamid II menyelesaikan penyempurnaan bentuk final gambar lambang negara, yaitu dengan menambah skala ukuran dan tata warna gambar lambang negara. Rancangan Garuda Pancasila terakhir ini dibuatkan patung besar dari bahan perunggu berlapis emas yang disimpan dalam Ruang Kemerdekaan Monumen Nasional sebagai acuan, ditetapkan sebagai lambang negara Republik Indonesia, dan desainnya tidak berubah hingga kini.

Filosofi dan Arti Lambang Garuda

Garuda

1. Garuda Pancasila sendiri adalah burung Garuda yang sudah dikenal melalui mitologi kuno dalam sejarah bangsa Indonesia, yaitu kendaraan Wishnu yang menyerupai burung elang rajawali. Garuda digunakan sebagai Lambang Negara untuk menggambarkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang besar dan negara yang kuat. 
2. Warna keemasan pada burung Garuda melambangkan keagungan dan kejayaan. 
3. Garuda memiliki paruh, sayap, ekor, dan cakar yang melambangkan kekuatan dan tenaga pembangunan. 
4. Jumlah bulu Garuda Pancasila melambangkan hari proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, antara lain: 

• 17 helai bulu pada masing-masing sayap 
• 8 helai bulu pada ekor 
• 19 helai bulu di bawah perisai atau pada pangkal ekor 
• 45 helai bulu di leher 

Perisai

1. Perisai adalah tameng yang telah lama dikenal dalam kebudayaan dan peradaban Indonesia sebagai bagian senjata yang melambangkan perjuangan, pertahanan, dan perlindungan diri untuk mencapai tujuan. 
2. Di tengah-tengah perisai terdapat sebuah garis hitam tebal yang melukiskan garis khatulistiwa yang menggambarkan lokasi Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu negara tropis yang dilintasi garis khatulistiwa membentang dari timur ke barat. 
3. Warna dasar pada ruang perisai adalah warna bendera kebangsaan Indonesia "merah-putih". Sedangkan pada bagian tengahnya berwarna dasar hitam. 
4. Pada perisai terdapat lima buah ruang yang mewujudkan dasar negara Pancasila. Pengaturan lambang pada ruang perisai adalah sebagai berikut[4]: 

• Sila Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa dilambangkan dengan cahaya di bagian tengah perisai berbentuk bintang yang bersudut lima berlatar hitam[5]; 
• Sila Kedua: Kemanusiaan yang Adil dan Beradab dilambangkan dengan tali rantai bermata bulatan dan persegi di bagian kiri bawah perisai berlatar merah[6]; 
• Sila Ketiga: Persatuan Indonesia dilambangkan dengan pohon beringin di bagian kiri atas perisai berlatar putih[7]; 
• Sila Keempat: Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dilambangkan dengan kepala banteng[8] di bagian kanan atas perisai berlatar merah [9]; dan 
• Sila Kelima: Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia dilambangkan dengan kapas dan padi di bagian kanan bawah perisai berlatar putih. 

Pita bertuliskan semboyan Bhinneka Tunggal Ika

Kedua cakar Garuda Pancasila mencengkeram sehelai pita putih bertuliskan "Bhinneka Tunggal Ika" berwarna hitam. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah kutipan dari Kakawin Sutasoma karya Mpu Tantular. Kata "bhinneka" berarti beraneka ragam atau berbeda-beda, kata "tunggal" berarti satu, kata "ika" berarti itu. Secara harfiah Bhinneka Tunggal Ika diterjemahkan "Beraneka Satu Itu", yang bermakna meskipun berbeda-beda tetapi pada hakikatnya tetap adalah satu kesatuan, bahwa di antara pusparagam bangsa Indonesia adalah satu kesatuan. Semboyan ini digunakan untuk menggambarkan persatuan dan kesatuan Bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang terdiri atas beraneka ragam budaya, bahasa daerah, ras, suku bangsa, agama dan kepercayaan. 

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Lambang_negara_Indonesia

Nah demikian info negara Indonesia yang harus kalian kenalkan terhadap anak cucu kita semua. Bahwa negara ini memiliki satu lambang yang sangat bermakna. Semoga info Mengenal Arti dan Sejarah Lambang Negara Indonesia ini bermanfaat juga sebagai wawasan yang baik buat kalian semua.

Apa Itu PBB dan Daftar Negara Anggota PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa merupakan organisasi antar pemerintah di Dunia terbesar, dan Indonesia masuk dalam organisasi tersebut. Banyak hal yang menjadi tolak ukur bagaimana dapat masuk menjadi anggota PBB.

Sumber : id.wikipedia.org

Menurut id.wikipedia.org yang sudah kami baca ada banyak sekali negara yang masuk dalam organisasi tersebut, dan organisasi terbentuk demi terjaganya dan kerjasama internasional antar negara.

Apa Itu PBB

Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB, bahasa Inggris: United Nations, disingkat UN) adalah organisasi internasional yang didirikan pada tanggal 24 Oktober 1945 untuk mendorong kerjasama internasional. Badan ini merupakan pengganti Liga Bangsa-Bangsa dan didirikan setelah Perang Dunia II untuk mencegah terjadinya konflik serupa. Pada saat didirikan, PBB memiliki 51 negara anggota; saat ini terdapat 193 anggota. Selain negara anggota, beberapa organisasi internasional, dan organisasi antar-negara mendapat tempat sebagai pengamat permanen yang mempunyai kantor di Markas Besar PBB, dan ada juga yang hanya berstatus sebagai pengamat.[2] Palestina dan Vatikan adalah negara bukan anggota (non-member states) dan termasuk pengamat permanen (Tahta Suci mempunyai wakil permanen di PBB, sedangkan Palestina mempunyai kantor permanen di PBB)[3] 

Markas Perserikatan Bangsa-Bangsa terletak di New York, Amerika Serikat, dan memiliki hak ekstrateritorialitas. Kantor utama lain terletak di Jenewa, Nairobi, dan Wina. Organisasi ini didanai dari sumbangan yang ditaksir, dan sukarela dari negara-negara anggotanya. 

Tujuan utama PBB adalah (1) menjaga perdamaian dan keamanan dunia, (2) memajukan dan mendorong hubungan persaudaraan antarbangsa melalui penghormatan hak asasi manusia, (3) membina kerjasama internasional dalam pembangunan bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan, (4) menjadi pusat penyelarasan segala tindakan bersama terhadap negara yang membahayakan perdamaian dunia, dan (5) menyediakan bantuan kemanusiaan apabila terjadi kelaparan, bencana alam, dan konflik bersenjata. 

Asas PBB adalah sebagai berikut (1) Semua anggota mempunyai persamaan derajat dan kedaulatan, (2) Setiap anggota akan menyelesaikan segala persengketaan dengan jalan damai tanpa membahayakan perdamaian, keamanan dan keadilan, (3) Setiap anggota memberikan bantuan pada PBB sesuai Piagam PBB, dan (4) PBB tidak boleh mencampuri urusan dalam negeri negara lain. 

Selama Perang Dunia II, Presiden Amerika Serikat Franklin D. Roosevelt memulai pembicaraan mengenai badan penerus Liga Bangsa-Bangsa dengan Perdana Menteri Inggris Winston Churchill di atas kapal perang Augusta di teluk New Foundland. Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa disusun dalam sebuah konferensi pada April-Juni 1945. Piagam ini mulai berlaku pada 24 Oktober 1945, dan maka PBB mulai beroperasi. Sidang Umum yang pertama - dihadiri wakil dari 51 negara - baru berlangsung pada 10 Januari 1946 (di Church House, London). 

Misi PBB untuk menjaga perdamaian dunia pada awalnya cukup sulit untuk dicapai akibat Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. PBB berpartisipasi dalam operasi militer di Korea dan Kongo, serta menyetujui pendirian negara Israel pada tahun 1947. Keanggotaan organisasi ini berkembang pesat setelah periode dekolonisasi pada tahun 1960-an, dan pada tahun 1970-an anggaran untuk program pembangunan ekonomi, dan sosial jauh melebihi anggaran untuk pemeliharaan perdamaian. Setelah berakhirnya Perang Dingin, PBB melancarkan misi militer, dan pemeliharaan perdamaian di berbagai belahan dunia dengan hasil yang berbeda-beda. 

PBB memenangkan Hadiah Nobel Perdamaian pada tahun 2001, dan beberapa petugas, dan badannya juga telah memperoleh hadiah tersebut. Namun, terdapat perbedaan pendapat mengenai efektivitas PBB. Beberapa komentator meyakini organisasi ini berperan penting dalam menjaga perdamaian, dan mendorong pembangunan manusia, sementara komentator yang lain merasa organisasi ini tidak efektif, korup, atau bias.

Sejarah PBB

Liga Bangsa-Bangsa dianggap gagal mencegah meletusnya Perang Dunia II (1939-1945). Untuk mencegah meletusnya Perang Dunia Ketiga, yang mana tidak diinginkan oleh seluruh umat manusia, pada tahun 1945 PBB didirikan untuk menggantikan Liga Bangsa-Bangsa yang gagal dalam rangka untuk memelihara perdamaian internasional, dan meningkatkan kerjasama dalam memecahkan masalah ekonomi, sosial, dan kemanusiaan internasional. 

Rencana konkrit awal untuk organisasi dunia baru ini dimulai di bawah naungan Departemen Luar Negeri AS pada tahun 1939. Franklin D. Roosevelt dipercaya sebagai seorang yang pertama menciptakan istilah "United Nations" atau Perserikatan Bangsa-Bangsa sebagai istilah untuk menggambarkan negara-negara Sekutu. Istilah ini pertama kali secara resmi digunakan pada 1 Januari 1942, ketika 26 pemerintah negara berjanji untuk melanjutkan usaha perang menandatangani Piagam Atlantik. Empat kesepakatan Atlantic Charter tersebut adalah (1) Tidak dibenarkan adanya usaha perluasan wilayah, (2) Setiap bangsa berhak untuk menentukan usahnya sendiri, (3) Setiap bangsa punya hak untuk turut serta dalam perdagangan dunia, dan (4) perdamaian dunia harus diciptakan agar setiap bangsa hidup bebas dari rasa takut dan kemiskinan. 

Sebagai tindak lanjut Atlantic Charter tersebut, pada tanggal 25 April 1945, Konferensi PBB tentang Organisasi Internasional diadakan di San Francisco, dengan dihadiri oleh 50 pemerintah negara, dan sejumlah organisasi non-pemerintah yang terlibat dalam penyusunan Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa (Declaration of the United Nations). PBB resmi dibentuk pada 24 Oktober 1945 atas ratifikasi Piagam oleh lima anggota tetap Dewan Keamanan -Perancis, Republik Tiongkok, Uni Soviet, Inggris dan Amerika Serikat- dan mayoritas dari 46 negara anggota lainnya. 

Sidang Umum pertama, dengan 51 wakil negara, dan Dewan Keamanan, diadakan di Westminster Central Hall di London pada Januari 1946.[4] Kedudukan organisasi ini awalnya menggunakan bangunan milik Sperry Gyroscope Corporation di Lake Success, New York, mulai dari 1946 hingga 1952. Penggunaannya sampai gedung Markas Besar PBB di Manhattan telah selesai dibangun. 

Sejak pendiriannya, banyak kontroversi, dan kritik tertuju pada PBB. Di Amerika Serikat, saingan awal PBB adalah John Birch Society, yang memulai kampanye "get US out of the UN" pada tahun 1959, dan menuduh bahwa tujuan PBB adalah mendirikan "One World Government" atau Pemerintah Seluruh Dunia. 

Setelah Perang Dunia Kedua berakhir, Komite Kemerdekaan Perancis terlambat diakui oleh AS sebagai pemerintah resmi Perancis, sehingga Perancis awalnya tidak diikutsertakan dalam konferensi yang membahas pembentukan PBB. Charles de Gaulle menyindir PBB dengan menyebutnya le machin (dalam bahasa Indonesia: "Si Itu"), dan merasa tidak yakin bahwa aliansi keamanan global akan membantu menjaga perdamaian dunia, dia lebih percaya pada perjanjian/pakta pertahanan antar negara secara langsung.[5]

Dasar Hukum Pendirian

Tak lama setelah berdirinya PBB mencari pengakuan sebagai badan hukum internasional supaya bisa menerima "Ganti Rugi Kepada PBB Atas Cedera yang Dideritanya"[6] dengan disertai pendapat dari Mahkamah Internasional (ICJ). Pertanyaan yang muncul adalah "Apakah PBB, sebagai organisasi, memiliki hak untuk meminta klaim internasional terhadap pemerintahan tertentu terkait cedera yang diderita oleh PBB, yang diduga telah disebabkan oleh negara/pemerintahan tersebut 

Pengadilan menyatakan: Organisasi ini (PBB) berniat melaksanakan hak, dan kewajiban, dan pada kenyataannya memang mampu melaksanakan kewajiban, dan menerima hak tertentu yang hanya mungkin dapat dijelaskan jika memiliki kapasitas kepribadian internasional yang besar, dan mampu untuk beroperasi dalam ranah internasional. Dengan demikian, Pengadilan telah sampai pada kesimpulan bahwa Organisasi ini (PBB) adalah Badan Hukum Internasional.

Bahasa Resmi

PBB memiliki enam bahasa resmi, yaitu Arab, Tionghoa, Inggris, Perancis, Rusia, dan Spanyol[7] yang digunakan dalam pertemuan antar pemerintah, dan pembuatan dokumen-dokumen. Dewan Keamanan menggunakan dua bahasa kerja, bahasa Inggris, dan Perancis, sedangkan Majelis Umum menggunakan tiga bahasa kerja, bahasa Inggris, Perancis, dan Spanyol.[8] 

Empat dari bahasa resmi adalah bahasa nasional dari anggota tetap Dewan Keamanan (Britania Raya, dan Amerika Serikat masing-masing menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa resmi secara de facto), Spanyol, dan Arab adalah bahasa dari dua blok terbesar bahasa resmi di luar dari anggota permanen (Spanyol merupakan bahasa resmi di 20 negara, sedangkan Arab di 26 negara. 

Lima dari bahasa resmi dipilih ketika PBB didirikan; Arab ditambahkan kemudian pada tahun 1973. Editorial PBB Manual menyatakan bahwa standar untuk dokumen-dokumen bahasa Inggris adalah menggunakan Bahasa Inggris dari Inggris (British-English) dalam Ejaan Oxford, 

Standar penulisan Bahasa Tionghoa menggunakan Hanzi sederhana, sebelumnya menggunakan Hanzi tradisional sampai pada tahun 1971 ketika representasi PBB untuk "Tiongkok" berubah dari Republik Tiongkok ke Republik Rakyat Tiongkok.

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Perserikatan_Bangsa-Bangsa

Negara Anggota PBB

1 Afganistan Afghanistan 19 Nopember 1946

2 Afrika Selatan South Africa 07 Nopember 1945

3 Republik Afrika Tengah Central African Republic 20 September 1960

4 Albania Albania 14 Desember 1955

5 Algeria Algeria 08 Oktober 1962

6 Amerika Serikat United States of America 24 Oktober 1945

7 Andorra Andorra 28 Juli 1993

8 Angola Angola 01 Desember 1976

9 Antigua dan Barbuda Antigua and Barbuda 11 Nopember 1981

10 Arab Saudi Saudi Arabia 24 Oktober 1945

11 Argentina Argentina 24 Oktober 1945

12 Armenia Armenia 02 Maret 1992

13 Australia Australia 01 Nopember 1945

14 Austria Austria 14 Desember 1955

15 Azerbaijan Azerbaijan 02 Maret 1992

16 Bahama Bahamas 18 September 1973

17 Bahrain Bahrain 21 September 1971

18 Bangladesh Bangladesh 17 September 1974

19 Barbados Barbados 09 Desember 1966

20 Belanda Netherlands 10 Desember 1945

21 Belarus Belarus 24 Oktober 1945

22 Belgia Belgium 27 Desember 1945

23 Belize Belize 25 September 1981

24 Benin Benin 20 September 1960

25 Bhutan Bhutan 21 September 1971

26 Bolivia Bolivia 14 Nopember 1945

27 Bosnia dan Herzegovina Bosnia and Herzegovina 22 Mei 1992

28 Botswana Botswana 17 Oktober 1966

29 Brasil Brazil 24 Oktober 1945

30 Britania Raya United Kingdom of Great Britain 24 Oktober 1945

31 Brunei Darussalam Brunei Darussalam 21 September 1984

32 Bulgaria Bulgaria 14 Desember 1955

33 Burkina Faso Burkina Faso 20 September 1960

34 Burundi Burundi 18 September 1962

35 Republik Ceko Czech Republic 19 Januari 1993

36 Chad Chad 20 September 1960

37 Chili Chile 24 Oktober 1945

38 China China 24 Oktober 1945

39 Denmark Denmark 24 Oktober 1945

40 Djibouti Djibouti 20 September 1977

41 Domikia Dominica 18 Desember 1978

42 Ekuador Ecuador 21 Desember 1945

43 El Salvador El Salvador 24 Oktober 1945

44 Eritrea Eritrea 28 Mei 1993

45 Estonia Estonia 17 September 1991

46 Ethiopia Ethiopia 13 Nopember 1945

47 Fiji Fiji 13 Oktober 1970

48 Filipina Philippines 24 Oktober 1945

49 Finlandia Finland 14 Desember 1955

50 Gabon Gabon 20 September 1960

51 Gambia Gambia 21 September 1965

52 Georgia Georgia 31 Juli 1992

53 Ghana Ghana 08 Maret 1957

54 Grenada Grenada 17 September 1974

55 Guatemala Guatemala 21 Nopember 1945

56 Guinea Guinea 12 Desember 1958

57 Guinea Bissau Guinea Bissau 17 September 1974

58 Guinea Khatulistiwa Equatorial Guinea 12 Nopember 1968

59 Guyana Guyana 20 September 1966

60 Haiti Haiti 24 Oktober 1945

61 Honduras Honduras 17 Desember 1945

62 Hongaria Hungary 14 Desember 1955

63 India India 30 Oktober 1945

64 Indonesia Indonesia 28 September 1950

65 Irak Iraq 21 Desember 1945

66 Iran Iran 24 Oktober 1945

67 Republik Irlandia Ireland 14 Desember 1955

68 Islandia Iceland 19 Nopember 1946

69 Israel Israel 11 Mei 1949

70 Italia Italy 14 Desember 1955

71 Jamaika Jamaica 18 September 1962

72 Jepang Japan 18 Desember 1956

73 Jerman Germany 18 September 1973

74 Jordan Jordan 14 Desember 1955

75 Kamboja Cambodia 14 Desember 1955

76 Kamerun Cameroon 20 September 1960

77 Kanada Canada 09 Nopember 1945

78 Kazakhstan Kazakhstan 02 Maret 1992

79 Kenya Kenya 16 Desember 1963

80 Kirgizstan Kyrgyzstan 02 Maret 1992

81 Kiribati Kiribati 14 September 1999

82 Kolombia Colombia 05 Nopember 1945

83 Komoro Comoros 12 Nopember 1975

84 Republik Kongo Congo 20 September 1960

85 Korea Selatan Republic of Korea 17 September 1991

86 Korea Utara Democratic People’s Republic of Korea 17 September 1991

87 Kosta Rika Costa Rica 02 Nopember 1945

88 Kroasia Croatia 22 Mei 1992

89 Kuba Cuba 24 Oktober 1945

90 Kuwait Kuwait 14 Mei 1963

91 Laos Lao People’s Democratic Republic 14 Desember 1955

92 Latvia Latvia 17 September 1991

93 Lebanon Lebanon 24 Oktober 1945

94 Lesotho Lesotho 17 Oktober 1966

95 Liberia Liberia 02 Nopember 1945

96 Libya Libya 14 Desember 1955

97 Liechtenstein Liechtenstein 18 September 1990

98 Lituania Lithuania 17 September 1991

99 Luksemburg Luxembourg 24 Oktober 1945

100 Madagaskar Madagascar 20 September 1960

101 Republik Makedonia Republic of Macedonia* 08 April 1993

102 Maladewa Maldives 21 September 1965

103 Malawi Malawi 01 Desember 1964

104 Malaysia Malaysia 17 September 1957

105 Mali Mali 28 September 1960

106 Malta Malta 01 Desember 1964

107 Maroko Morocco 12 Nopember 1956

108 Kepulauan Marshall Marshall Islands 17 September 1991

109 Mauritania Mauritania 27 Oktober 1961

110 Mauritius Mauritius 24 April 1968

111 Meksiko Mexico 07 Nopember 1945

112 Mesir Egypt 24 Oktober 1945

113 Federasi Mikronesia Micronesia (Federated States of) 17 September 1991

114 Moldova Republic of Moldova 02 Maret 1992

115 Monako Monaco 28 Mei 1993

116 Mongolia Mongolia 27 Oktober 1961

117 Montenegro Montenegro 28 Juni 2006

118 Mozambik Mozambique 16 September 1975

119 Myanmar Myanmar 19 April 1948

120 Namibia Namibia 23 April 1990

121 Nauru Nauru 14 September 1999

122 Nepal Nepal 14 Desember 1955

123 Niger Niger 20 September 1960

124 Nigeria Nigeria 07 Oktober 1960

125 Nikaragua Nicaragua 24 Oktober 1945

126 Norwegia Norway 27 Nopember 1945

127 Oman Oman 07 Oktober 1971

128 Pakistan Pakistan 30 September 1947

129 Palau Palau 15 Desember 1994

130 Panama Panama 13 Nopember 1945

131 Pantai Gading Côte D’Ivoire 20 September 1960

132 Papua Nugini Papua New Guinea 10 Oktober 1975

133 Paraguay Paraguay 24 Oktober 1945

134 Perancis France 24 Oktober 1945

135 Peru Peru 31 Oktober 1945

136 Polandia Poland 24 Oktober 1945

137 Portugal Portugal 14 Desember 1955

138 Qatar Qatar 21 September 1971

139 Republik Demokratik Kongo Democratic Republic of the Congo 20 September 1960

140 Republik Dominika Dominican Republic 24 Oktober 1945

141 Rumania Romania 14 Desember 1955

142 Rusia Russian Federation 24 Oktober 1945

143 Rwanda Rwanda 18 September 1962

144 Saint Kitts and Nevis Saint Kitts and Nevis 23 September 1983

145 Saint Lucia Saint Lucia 18 September 1979

146 Saint Vincent and the Grenadines Saint Vincent and the Grenadines 16 September 1980

147 Samoa Samoa 15 Desember 1976

148 San Marino San Marino 02 Maret 1992

149 Sao Tome and Principe Sao Tome and Principe 16 September 1975

150 Selandia Baru New Zealand 24 Oktober 1945

151 Senegal Senegal 28 September 1960

152 Serbia Serbia 01 Nopember 2000

153 Seychelles Seychelles 21 September 1976

154 Sierra Leone Sierra Leone 27 September 1961

155 Singapura Singapore 21 September 1965

156 Siprus Cyprus 20 September 1960

157 Slovenia Slovenia 22 Mei 1992

158 Slowakia Slovakia 19 Januari 1993

159 Kepulauan Solomon Solomon Islands 19 September 1978

160 Somalia Somalia 20 September 1960

161 Spanyol Spain 14 Desember 1955

162 Sri Lanka Sri Lanka 14 Desember 1955

163 Sudan Sudan 12 Nopember 1956

164 Sudan Selatan South ‎Sudan 14 Juli 2011

165 Suriah Syrian Arab Republic 24 Oktober 1945

166 Suriname Suriname 04 Desember 1975

167 Swaziland Swaziland 24 September 1968

168 Swedia Sweden 19 Nopember 1946

169 Swiss Switzerland 10 September 2002

170 Tajikistan Tajikistan 02 Maret 1992

171 Tanjung Verde Cabo Verde 16 September 1975

172 Tanzania United Republic of Tanzania 14 Desember 1961

173 Thailand Thailand 16 Desember 1946

174 Timor Leste Timor-Leste 27 September 2002

175 Togo Togo 20 September 1960

176 Tonga Tonga 14 September 1999

177 Trinidad and Tobago Trinidad and Tobago 18 September 1962

178 Tunisia Tunisia 12 Nopember 1956

179 Turki Turkey 24 Oktober 1945

180 Turkmenistan Turkmenistan 02 Maret 1992

181 Tuvalu Tuvalu 05 September 2000

182 Uganda Uganda 25 Oktober 1962

183 Ukraina Ukraine 24 Oktober 1945

184 Uni Emirat Arab United Arab Emirates 09 Desember 1971

185 Uruguay Uruguay 18 Desember 1945

186 Uzbekistan Uzbekistan 02 Maret 1992

187 Vanuatu Vanuatu 15 September 1981

188 Venezuela Venezuela 15 Nopember 1945

189 Vietnam Viet Nam 20 September 1977

190 Yaman Yemen 30 September 1947

191 Yunani Greece 25 Oktober 1945

192 Zambia Zambia 01 Desember 1964

193 Zimbabwe Zimbabwe 25 Agustus 1980

Intulah yang dapat negara.info sampaikan tentang Seputar PBB. Semoga keterangan kami ini dapat bermanfaat sebaik-baiknya sebagai sumber informasi maupun sebagai penambah wawasan buat kalian semua.

Info Negara, Makna dan Sejarah Indonesia - Sumber id.wikipedia.org

Selamat datang di Negara.Info, kami akan memberikan berbagai informasi yang sudah kami sajikan dari beberapa referensi terbaik dan terpercaya kami. Banyak sekali yang akan kita singgung disini tentang informasi menarik yang dapat menjadi bahan pengetahuan maupun wawasan buat kalian semua.

Sumber : www.thinglink.com

Arti / Makna Negara

Kata negara pastinya tidaklah asing ditelinga kalian, karena kita juga termasuk dalam suatu negara. Arti negara itu menurut id.wikipedia.org/wiki/Negara yang sudah kami baca adalah :

Negara adalah sekumpulan orang yang menempati wilayah tertentu dan diorganisasi oleh pemerintah negara yang sah, yang umumnya memiliki kedaulatan. Negara juga merupakan suatu wilayah yang memiliki suatu sistem atau aturan yang berlaku bagi semua individu di wilayah tersebut, dan berdiri secara independent. Syarat primer sebuah negara adalah memiliki rakyat, memiliki wilayah, dan memiliki pemerintahan yang berdaulat. Sedangkan syarat sekundernya adalah mendapat pengakuan dari negara lain.

Untuk saat ini bentuk negara di dunia ada 2 macam, yaitu Negara Kesatuan (Unitaris) dan Negara Serikat (Federasi). Arti makna dan ciri dari keduanya adalah :

1. Negara Kesatuan (Unitaris) :

Negara kesatuan merupakan merupakan bentuk negara yang kekuasaan tertingginya berada di pemerintahan pusat. Secara hirarkinya, negara kesatuan merupakan negara yang bersusunan tunggal yang berarti tidak ada negara didalam negara. Negara kesatuan dibedakan kembali menjadi dua yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, semua persoalan diatur oleh pemerintah pusat. Daerah bertugas menjalankan perintah dari pusat tanpa diberikan kewenangan. Sedangkan dalam desentralisasi, daerah diberikan kewenangan untuk mengatur urusan rumah tangga sendiri (hak otonomi) sesuai kebutuhan dan peraturan yang juga diatur oleh pemerintah pusat. 

Ciri - Ciri Negara Kesatuan :

1. Hanya terdiri satu undang-undang dasar, kepala negara, dewan menteri dan dewan perwakilan rakyat. 

2. Kedaulatan negara mencakup kedaulatan ke dalam dan kedaulatan ke luar yang telah ditandatangani oleh pemerintah bagian pusat. 

3. Menganut dua sistem, yaitu sentralistik atau dari pusat dan desentralistik atau dari daerah. 

4. Hanya menggunakan satu kebijakan terhadap masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan dan pertahanan. 

2. Negara Serikat (Federasi)

Negara serikat merupakan bentuk negara yang didalamnya terdapat beberaoa negara yang disebut negara bagian. Negara - negara tersebut ada yang merupakan penggabungan diri atau hasil pemekeran bagian. Dalam negara serikat, dikenal 2 macam pemerintahan didalamnya yaitu pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian. Pemerintahan federal biasanya mengatur urusan bersama dari semua anggota negara bagian seperti hubungan Internasional, pertahanan, mata uang, dan komunikasi. 

Ciri - Ciri Negara Federasi :

1. Kepala negara yang telah dipilih rakyat dan bertanggung jawab terhadap rakyatnya. 

2. Kepala negara memiliki hak veto yang dapat diajukan oleh parlemen. 

3. Masing-masing negara bagian mempunyai kekuasaan asli namun tidak memiliki kedaulatan. 

4. Tiap-tiap negara bagian mempunyai wewenang menyusun undang-undang dasar sendiri. 

5. Pemerintah pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar.

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Negara

Negara Indonesia

Republik Indonesia (RI), umumnya disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia yang terdiri dari 17.504 pulau,[8] nama alternatif yang biasa dipakai adalah Nusantara.[9] Dengan populasi lebih dari 263.846.946 juta jiwa pada tahun 2016,[10] Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara yang berpenduduk Muslim terbesar di dunia, dengan lebih dari 220 juta jiwa.[11] Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik, dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Presiden yang dipilih secara langsung. 

Sumber : www.sejarah-negara.com

Ibu kota negara Indonesia ialah Jakarta. Indonesia berbatasan darat dengan Malaysia di Pulau Kalimantan, dengan Papua Nugini di Pulau Papua dan dengan Timor Leste di Pulau Timor. Negara tetangga lainnya adalah Singapura, Filipina, Australia, dan wilayah persatuan Kepulauan Andaman dan Nikobar di India. 

Sejarah Indonesia banyak dipengaruhi oleh bangsa lainnya. Kepulauan Indonesia menjadi wilayah perdagangan penting setidaknya sejak abad ke-7, yaitu ketika Kerajaan Sriwijaya di Palembang menjalin hubungan agama dan perdagangan dengan Tiongkok dan India. Kerajaan-kerajaan Hindu dan Buddha telah tumbuh pada awal abad Masehi, diikuti para pedagang yang membawa agama Islam, serta berbagai kekuatan Eropa yang saling bertempur untuk memonopoli perdagangan rempah-rempah Maluku semasa era penjelajahan samudra. Setelah berada di bawah penjajahan Belanda, Indonesia yang saat itu bernama Hindia Belanda menyatakan kemerdekaannya di akhir Perang Dunia II. Selanjutnya Indonesia mendapat berbagai hambatan, ancaman dan tantangan dari bencana alam, korupsi, separatisme, proses demokratisasi dan periode perubahan ekonomi yang pesat. 

Dari Sabang sampai Merauke, Indonesia terdiri dari berbagai suku bangsa, bahasa, dan agama. Berdasarkan rumpun bangsa (ras), Indonesia terdiri atas bangsa asli pribumi yakni Mongoloid Selatan/Austronesia dan Melanesia di mana bangsa Austronesia yang terbesar jumlahnya dan lebih banyak mendiami Indonesia bagian barat. Secara lebih spesifik, suku bangsa Jawa adalah suku bangsa terbesar dengan populasi mencapai 41,7% dari seluruh penduduk Indonesia.[12] Semboyan nasional Indonesia, "Bhinneka tunggal ika" ("Berbeda-beda namun tetap satu"), berarti keberagaman yang membentuk negara. Selain memiliki populasi padat dan wilayah yang luas, Indonesia memiliki wilayah alam yang mendukung tingkat keanekaragaman hayati terbesar kedua di dunia. 

Indonesia juga anggota dari PBB dan satu-satunya anggota yang pernah keluar dari PBB, yaitu pada tanggal 7 Januari 1965, dan bergabung kembali pada tanggal 28 September 1966 dan Indonesia tetap dinyatakan sebagai anggota yang ke-60, keanggotaan yang sama sejak bergabungnya Indonesia pada tanggal 28 September 1950. Selain PBB, Indonesia juga merupakan anggota dari ASEAN, KAA, APEC, OKI, G-20 dan akan menjadi anggota dari OECD.

Etimologi

Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan nesos yang berarti "pulau".[13] Jadi, kata Indonesia berarti wilayah "kepulauan India", atau kepulauan yang berada di wilayah Hindia, ini merujuk kepada persamaan antara dua bangsa tersebut (India dan Indonesia).[14] Pada tahun 1850, George Windsor Earl, seorang etnolog berkebangsaan Inggris, awalnya mengusulkan istilah Indunesia dan Malayunesia untuk penduduk "Kepulauan Hindia atau Kepulauan Melayu".[15] Murid dari Earl, James Richardson Logan, menggunakan kata Indonesia sebagai sinonim dari Kepulauan India.[16] Namun, penulisan akademik Belanda di media Hindia Belanda tidak menggunakan kata Indonesia, tetapi istilah Kepulauan Melayu (Maleische Archipel); Hindia Timur Belanda (Nederlandsch Oost Indië), atau Hindia (Indië); Timur (de Oost); dan bahkan Insulinde (istilah ini diperkenalkan tahun 1860 dalam novel Max Havelaar (1859), ditulis oleh Multatuli, mengenai kritik terhadap kolonialisme Belanda).[9] 

Sejak tahun 1900, nama Indonesia menjadi lebih umum pada lingkungan akademik di luar Belanda, dan golongan nasionalis Indonesia menggunakannya untuk ekspresi politik.[9] Adolf Bastian dari Universitas Berlin memasyarakatkan nama ini melalui buku Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipels, 1884–1894. Pelajar Indonesia pertama yang menggunakannya ialah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), yaitu ketika ia mendirikan kantor berita di Belanda yang bernama Indonesisch Pers Bureau pada tahun 1913.[14]

Sejarah Awal

Peninggalan fosil-fosil Homo erectus, yang oleh antropolog juga dijuluki "Manusia Jawa", menimbulkan dugaan bahwa kepulauan Indonesia telah mulai berpenghuni pada antara dua juta sampai 500.000 tahun yang lalu.[17] Bangsa Austronesia, yang membentuk mayoritas penduduk pada saat ini, bermigrasi ke Asia Tenggara dari Taiwan. Mereka tiba di sekitar 2000 SM, dan menyebabkan bangsa Melanesia yang telah ada lebih dahulu di sana terdesak ke wilayah-wilayah yang jauh di timur kepulauan.[18] Kondisi tempat yang ideal bagi pertanian, dan penguasaan atas cara bercocok tanam padi setidaknya sejak abad ke-8 SM,[19] menyebabkan banyak perkampungan, kota, dan kerajaan-kerajaan kecil tumbuh berkembang dengan baik pada abad pertama masehi. Selain itu, Indonesia yang terletak di jalur perdagangan laut internasional dan antar pulau, telah menjadi jalur pelayaran antara India dan Tiongkok selama beberapa abad.[20] Sejarah Indonesia selanjutnya mengalami banyak sekali pengaruh dari kegiatan perdagangan tersebut.[21] Sejak abad ke-1 kapal dagang Indonesia telah berlayar jauh, bahkan sampai ke Afrika. Sebuah bagian dari relief kapal di candi Borobudur, k. 800 M. 

Di bawah pengaruh agama Hindu dan Buddha, beberapa kerajaan terbentuk di pulau Kalimantan, Sumatera, dan Jawa sejak abad ke-4 hingga abad ke-14. Kutai, merupakan kerajaan tertua di Nusantara yang berdiri pada abad ke-4 di hulu sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Di wilayah barat pulau Jawa, pada abad ke-4 hingga abad ke-7 M berdiri kerajaan Tarumanegara. Pemerintahan Tarumanagara dilanjutkan oleh Kerajaan Sunda dari tahun 669 M sampai 1579 M. Pada abad ke-7 muncul kerajaan Malayu yang berpusat di Jambi, Sumatera. Sriwijaya mengalahkan Malayu dan muncul sebagai kerajaan maritim yang paling perkasa di Nusantara. Wilayah kekuasaannya meliputi Sumatera, Jawa, semenanjung Melayu, sekaligus mengontrol perdagangan di Selat Malaka, Selat Sunda, dan Laut Tiongkok Selatan.[22] Di bawah pengaruh Sriwijaya, antara abad ke-8 dan ke-10 wangsa Syailendra dan Sanjaya berhasil mengembangkan kerajaan-kerajaan berbasis agrikultur di Jawa, dengan peninggalan bersejarahnya seperti candi Borobudur dan candi Prambanan. Di akhir abad ke-13, Majapahit berdiri di bagian timur pulau Jawa. Di bawah pimpinan mahapatih Gajah Mada, kekuasaannya meluas sampai hampir meliputi wilayah Indonesia kini; dan sering disebut "Zaman Keemasan" dalam sejarah Indonesia.[23] 

Kedatangan pedagang-pedagang Arab dan Persia melalui Gujarat, India, kemudian membawa agama Islam. Selain itu pelaut-pelaut Tiongkok yang dipimpin oleh Laksamana Cheng Ho (Zheng He) yang beragama Islam, juga pernah menyinggahi wilayah ini pada awal abad ke-15.[24] Para pedagang-pedagang ini juga menyebarkan agama Islam di beberapa wilayah Nusantara. Samudera Pasai yang berdiri pada tahun 1267, merupakan kerajaan Islam pertama di Indonesia.

Kolonialisme di Indonesia

Indonesia juga merupakan negara yang dijajah oleh banyak negara Eropa dan juga Asia, karena sejak zaman dahulu Indonesia merupakan negara yang kaya akan hasil alamnya yang berlimpah, hingga membuat negara-negara Eropa tergiur untuk menjajah dan bermaksud menguasai sumber daya alam untuk pemasukan bagi negaranya, Negara-negara yang pernah menjajah Indonesia antara lain: 

• Portugis pada tahun 1509, hanya Maluku, lalu berhasil diusir pada pada tahun 1595 
• Spanyol pada tahun 1521, hanya Sulawesi Utara, tetapi berhasil diusir pada tahun 1692. 
• Belanda pada tahun 1602, sebagian besar wilayah Indonesia. Perancis (1795-1811). Perancis menaklukan Republik Belanda pada 1795 dalam 
• Perang Revolusi Perancis, dan Perancis mendirikan Republik Batavia (1795-1806) dan Kerajaan Hollandia (1806-1810) yang berstatus sebagai negara bawahan Perancis. Dengan demikian, secara tidak langsung Perancis adalah penguasa tertinggi Hindia Belanda. Pada 1810 Kerajaan Hollandia dileburkan dalam Kekaisaran Pertama Perancis, sehingga wilayah Hindia Belanda menjadi jajahan Perancis secara langsung. Meskipun demikian pemerintahan dan pertahanan tetap dipegang oleh warga Belanda (termasuk Herman Willem Daendels yang berkuasa 1908-1811 dan dikenal pro-Perancis) Kekuasaan Perancis berakhir pada tahun 1811 ketika Britania mengalahkan kekuatan Belanda-Perancis di pulau Jawa. 
• Britania Raya pada tahun 1811, sejak ditandatanganinya Kapitulasi Tuntang yang salah satunya berisi penyerahan Pulau Jawa dari Belanda kepada Britania, Pada tahun 1814 dilakukanlah Konvensi London yang isinya pemerintah Belanda berkuasa kembali atas wilayah jajahan Britania di Indonesia. Lalu baru pada tahun 1816, pemerintahan Britania di Indonesia secara resmi berakhir. 
• Jepang pada tahun 1942 dan berakhir pada tahun 1945, oleh karena kekalahan Jepang kepada pasukan Sekutu. 

Ketika orang-orang Eropa datang pada awal abad ke-16, mereka menemukan beberapa kerajaan yang dengan mudah dapat mereka kuasai demi mendominasi perdagangan rempah-rempah. Portugis pertama kali mendarat di dua pelabuhan Kerajaan Sunda yaitu Banten dan Sunda Kelapa, tetapi dapat diusir dan bergerak ke arah timur dan menguasai Maluku. Pada abad ke-17, Belanda muncul sebagai yang terkuat di antara negara-negara Eropa lainnya, mengalahkan Britania Raya dan Portugal (kecuali untuk koloni mereka, Timor Portugis). Pada masa itulah agama Kristen masuk ke Indonesia sebagai salah satu misi imperialisme lama yang dikenal sebagai 3G, yaitu Gold, Glory, and Gospel.[25] Belanda menguasai Indonesia sebagai koloni hingga Perang Dunia II, awalnya melalui VOC, dan kemudian langsung oleh pemerintah Belanda sejak awal abad ke-19. Di bawah sistem Cultuurstelsel (Sistem Penanaman) pada abad ke-19, perkebunan besar dan penanaman paksa dilaksanakan di Jawa, akhirnya menghasilkan keuntungan bagi Belanda yang tidak dapat dihasilkan VOC. Pada masa pemerintahan kolonial yang lebih bebas setelah 1870, sistem ini dihapus. Setelah 1901 pihak Belanda memperkenalkan Kebijakan Beretika,[26] yang termasuk reformasi politik yang terbatas dan investasi yang lebih besar di Hindia Belanda. 

Pada masa Perang Dunia II, sewaktu Belanda dijajah oleh Jerman, Jepang menguasai Indonesia. Setelah mendapatkan Indonesia pada tahun 1942, Jepang melihat bahwa para pejuang Indonesia merupakan rekan perdagangan yang kooperatif dan bersedia mengerahkan prajurit bila diperlukan. Soekarno, Mohammad Hatta, KH. Mas Mansur, dan Ki Hajar Dewantara diberikan penghargaan oleh Kaisar Jepang pada tahun 1943.

Indonesia merdeka 

Soekarno, presiden pertama Indonesia. Pada Maret 1945 Jepang membentuk sebuah komite untuk kemerdekaan Indonesia. Setelah Perang Pasifik berakhir pada tahun 1945, di bawah tekanan organisasi pemuda, Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 yang pada saat itu sedang bulan Ramadhan. Setelah kemerdekaan, tiga pendiri bangsa yakni Soekarno, Mohammad Hatta, dan Sutan Sjahrir masing-masing menjabat sebagai presiden, wakil presiden, dan perdana menteri. Dalam usaha untuk menguasai kembali Indonesia, Belanda mengirimkan pasukan mereka. Proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. 

Usaha-usaha berdarah untuk meredam pergerakan kemerdekaan ini kemudian dikenal oleh orang Belanda sebagai 'aksi kepolisian' (politionele actie), atau dikenal oleh orang Indonesia sebagai Agresi Militer.[27] Belanda akhirnya menerima hak Indonesia untuk merdeka pada 27 Desember 1949 sebagai negara federal yang disebut Republik Indonesia Serikat setelah mendapat tekanan yang kuat dari kalangan internasional, terutama Amerika Serikat. Mosi Integral Natsir pada tanggal 17 Agustus 1950, menyerukan kembalinya negara kesatuan Republik Indonesia dan membubarkan Republik Indonesia Serikat. Soekarno kembali menjadi presiden dengan Mohammad Hatta sebagai wakil presiden dan Mohammad Natsir sebagai perdana menteri. 

Pada tahun 1950-an dan 1960-an, pemerintahan Soekarno mulai mengikuti sekaligus merintis gerakan non-blok pada awalnya, kemudian menjadi lebih dekat dengan blok sosialis, misalnya Republik Rakyat Tiongkok dan Yugoslavia. Tahun 1960-an menjadi saksi terjadinya konfrontasi militer terhadap negara tetangga, Malaysia ("Konfrontasi"),[28] dan ketidakpuasan terhadap kesulitan ekonomi yang semakin besar. Selanjutnya pada tahun 1965 meletus kejadian G30S yang menyebabkan kematian 6 orang jenderal dan sejumlah perwira menengah lainnya. Muncul kekuatan baru yang menyebut dirinya Orde Baru yang segera menuduh Partai Komunis Indonesia sebagai otak di belakang kejadian ini dan bermaksud menggulingkan pemerintahan yang sah serta mengganti ideologi nasional menjadi berdasarkan paham sosialis-komunis. Tuduhan ini sekaligus dijadikan alasan untuk menggantikan pemerintahan lama di bawah Presiden Soekarno. Hatta, Sukarno, dan Sjahrir, tiga pendiri Indonesia. 

Jenderal Soeharto menjadi Pejabat Presiden pada tahun 1967 dengan alasan untuk mengamankan negara dari ancaman komunisme. Sementara itu kondisi fisik Soekarno sendiri semakin melemah. Setelah Soeharto berkuasa, ratusan ribu warga Indonesia yang dicurigai terlibat pihak komunis dibunuh, sementara masih banyak lagi warga Indonesia yang sedang berada di luar negeri, tidak berani kembali ke tanah air, dan akhirnya dicabut kewarganegaraannya. Tiga puluh dua tahun masa kekuasaan Soeharto dinamakan Orde Baru, sementara masa pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama. 

Soeharto menerapkan ekonomi neoliberal dan berhasil mendatangkan investasi luar negeri yang besar untuk masuk ke Indonesia dan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar, meski tidak merata. Pada awal rezim Orde Baru kebijakan ekomomi Indonesia disusun oleh sekelompok ekonom lulusan Departemen Ekonomi Universitas California, Berkeley, yang dipanggil "Mafia Berkeley".[29] Namun, Soeharto menambah kekayaannya dan keluarganya melalui praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme yang meluas dan dia akhirnya dipaksa turun dari jabatannya setelah aksi demonstrasi besar-besaran dan kondisi ekonomi negara yang memburuk pada tahun 1998. 

Masa Peralihan Orde Reformasi atau Era Reformasi berlangsung dari tahun 1998 hingga 2001, ketika terdapat tiga masa presiden: Bacharuddin Jusuf (BJ) Habibie, Abdurrahman Wahid dan Megawati Sukarnoputri. Pada tahun 2004, diselenggarakan Pemilihan Umum satu hari terbesar di dunia[30] yang dimenangkan oleh Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai presiden terpilih secara langsung oleh rakyat, yang menjabat selama dua periode (2004-2009 dan 2009-2014). 

Indonesia kini sedang mengalami masalah-masalah ekonomi, politik dan pertikaian bernuansa agama di dalam negeri, dan beberapa daerah berusaha untuk melepaskan diri dari naungan NKRI, terutama Papua. Timor Timur secara resmi memisahkan diri pada tahun 1999 setelah 24 tahun bersatu dengan Indonesia dan 3 tahun di bawah administrasi PBB menjadi negara Timor Leste. 

Pada Desember 2004 dan Maret 2005, Aceh dan Nias dilanda dua gempa bumi besar yang totalnya menewaskan ratusan ribu jiwa. (Lihat Gempa bumi Samudra Hindia 2004 dan Gempa bumi Sumatra Maret 2005.) Kejadian ini disusul oleh gempa bumi di Yogyakarta dan tsunami yang menghantam Pantai Pangandaran dan sekitarnya, serta banjir lumpur di Sidoarjo pada 2006 yang tidak kunjung terpecahkan. Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Indonesia

Itulah gambaran yang bisa kami sajikan tentang Informasi negara, makna juga sejarah dari bangsa Indonesia Ini. Semoga sumber ini dapat menjadi wawasan yang bermanfaat buat para pembaca.